Pengusaha Ikan Pertanyakan Sarana Antisipasi Banjir Rob Oleh KKP dan Perum Perindo

Betawipos, Jakarta - Pelaku Usaha Perikanan (PPS) Nizam Rahman di Muara Baru Jakarta Utara menilai, ada perlakuan yang tidak adil terhadap pengelolaan Sarana dan Prasarana (Sarpras) Oleh dua Institusi.

Istitusi tersebut adalah Perum Perindo (Perikanan Indonesia) dan unit kerja Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). 

Ketidak adilan terkait kutipan biaya perawatan (maintenance) sarpras pada industri PPS tersebut akan tetapi rob masih saja melanda kawasan.

Baca Juga: Kemenkeu: Pertumbuhan Ekonomi Papua Capai 14 Persen Momentum Bangun SDM Hebat

"Kami bayar sumbangan pemeliharaan sarana prasarana setiap tahun, tapi banjir rob terus melanda. Upaya peningkatan tinggi jalan juga nihil,” pelaku usaha di PPS Muhammad Billahmar mengatakan kepada betawipos (26/11/2021)

Menurut Billahmar pihak pengelola seharusnya dapat menutup masuknya Air laut ke kawasan Industri (PPS)

"Muka air laut lebih tinggi daripada jalan di pelabuhan, terutama Kawasan industry di pelabuhan. Sehingga air masuk ke saluran. Aktivitas bisnis sangat terganggu,” katanya.

Baca Juga: DPR: Putusan MK Terkait JR UU Cipta Kerja, Final dan Mengikat!

Sekretaris Asosiasi Tuna Indonesia (Astuin) menyatakan hal yang sama bahwa banjir rob di PPS selama beberapa hari berdampak pada terhambatnya aktivitas bisnis pelaku usaha.