• Rabu, 1 Desember 2021

Bongkar Keterlibatan Anak Buah Anies: Yoory Corneles Buat Backdate Berkas Tanah Munjul

- Kamis, 25 November 2021 | 16:57 WIB
Saksi ungkap pembuatan tanggal mundur kasus pembelian tanah munjul (Supri Opa)
Saksi ungkap pembuatan tanggal mundur kasus pembelian tanah munjul (Supri Opa)

Betawipos, Jakarta- Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar keterlibatan anak buah Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan (ARB) yaitu, mantan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan untuk membuat tanggal mundur (backdate) terhadap berkas administrasi terkait pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur dan mengatur mengenai isi dari berkas tersebut.

Hal itu terbongkar ketika JPU KPK mendalami isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) mantan Junior Manager Sub Divisi Pengembangan Usaha Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Maulina Wulansari yang dibacakan dalam persidangan dugaan korupsi pengadaan tanah Munjul, Jakarta Timur untuk Perumahan DP nol rupiah. 

"Dibuatkan dokumen administrasi dengan penanggalan yang di-setting menyesuaikan alur standar operasional prosedur (SOP) dan pembayaran, diberikan tanggal backdate secara tersusun, dan isinya disesuaikan dengan keinginan saudara Yoory Corneles," ucap seorang Tim Anggota JPU KPK ketika membacakan BAP di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diikuti oleh Betawipos, Kamis (25/11/2021).

Baca Juga: Tri Yuni Hendrawati Raih Gelar Profesor Dengan Tiga Produk Olahan Kimia

Saksi Maulina pun membenarkan isi keterangan BAP-nya tersebut. Selain itu dia juga mengetahui Yoory memerintahkan sejumlah pihak untuk membuat dokumen administrasi tersebut.

General Manajer KSO Nuansa Cilangkap itu menyatakan bahwa ia tidak mengetahui pihak mana saja yang diperintahkan oleh Yoory. Perintah mengenai backdate juga datang dari Senior Manajer Perumda Pembangunan Sarana Jaya Indra S Arharrys.

"Ya memang kami diminta untuk memenuhi administrasi awalnya saya bikinnya 15 Maret (2019) cuma berubah jadi 8 Maret. (Yang meminta) terutama atasan saya Indra," tuturnya.

Baca Juga: KPK Panggil Delapan Saksi Swasta Terkait Kasus Gratifikasi Lampung Utara 2015-2019

Dalam surat dakwaan, keterangan mengenai backdate tertulis jelas dan beberapa kali diulang dalam halaman tersebut.

Halaman:

Editor: Supri Opa

Sumber: Liputan

Tags

Artikel Terkait

Terkini

AMPAD Dukung Jaksa Agung Hukum Mati Koruptor

Jumat, 26 November 2021 | 21:15 WIB

Kasus Cukai KPK Panggil Ajudan Bupati Bintan 

Jumat, 26 November 2021 | 11:15 WIB

KPK Periksa Lima Saksi Kasus Pajak 

Kamis, 25 November 2021 | 16:19 WIB
X