• Rabu, 26 Januari 2022

Presiden Joko Widodo Didesak Copot Menteri Agraria Karena Ini

- Senin, 29 November 2021 | 15:11 WIB
Ketua Umum DPP. GPSH, H.M Ismail, SH MH (kiri) bersama salah seorang Dewan Pembina DPP.GPSH, Drs. H. Hasan Basri, SH MH (kanan). (Sidik Purwoko)
Ketua Umum DPP. GPSH, H.M Ismail, SH MH (kiri) bersama salah seorang Dewan Pembina DPP.GPSH, Drs. H. Hasan Basri, SH MH (kanan). (Sidik Purwoko)

Betawipos, Jakarta - Presiden Joko Widodo alias Jokowi didesak segera mencopot Sofyan A Djalil sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Desakan itu menyusul maraknya kasus mafia tanah yang akhir-akhir ini marak dimana-mana.

Desakan kepada Presiden Joko Widodo itu disampaikan Dewan Pengurus Pusat Gerakan Pengawal Supremasi Hukum (DPP. GPSH) menyusul ketidaktegasan sikap Sofyan Djalil terhadap keinginan Presiden untuk memberantas ulah garong-garong mafia tanah.

"Jauh sebelum Presiden Joko Widodo menyerukan jajarannya segera lakukan berantas mafia tanah di tanah air maka GPSH telah duluan berteriak tentang kronisnya ulah mafia tanah ini. Oleh karena itu di setiap kesempatan kami selalu nyatakan dukung seruan Presiden untuk berantas mafia tanah," tegas H.M.Ismail, SH, MH, Ketua Umum DPP. GPSH seperti dikutip Betawipos.

Baca Juga: Sidang Ricuh Pengusaha Tambang Arwan Koty Ajukan Banding

Kementrian ATR/BPN yang seharusnya menjadi garda terdepan upaya pemberantasan mafia tanah, justru dirasa melempem. Itulah yang menjadi alasan DPP GPSH mencurigai ada yang salah di internal kementrian.

"Tapi pada kenyataannya Kementrian ATR / BPN yang diharapkan jadi garda terdepan loyo dan tidak tegas bahkan cenderung sikapnya malah seperti mengalah pada mafia tanah. Oleh karena itu GPSH menduga jangan-jangan justru di Kementrian inilah jadi markas besarnya mafia tanah, " katanya menjawab pertanyaan wartawan usai serahkan Surat Permohonan perlindungan hukum kepada Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) di Ciracas, Jakarta Timur, Senin, 29 November 2021.

Menurut H.M.Ismail DPP. GPSH tidak akan mengirim surat Laporan dan Permohonan ke LPSK jika korban penggarongan mafia tanah ini ditangani dengan baik. Yang ada malahan korban mafia tanah jadi stres, jadi tertekan bahkan para korban mafia tanah dikriminalisasi aparat. Hal itu terjadi akibat sikap dan kebijaksanaan Kementrian ATR/BPN tidak tegas.

Baca Juga: Bens Leo, Pengamat Musik Meninggal Dunia Karena Covid?

Dari 161 kasus korban mafia tanah yang masuk ke DPP GPSH, Ismail berkesimpulan bahwa biang keladinya adalah penerbitan Sertifikat atas tanah dari Instansi BPN, meskipun dalam prosesnya banyak yang tidak masuk akal. Seharusnys Mentri ATR /BPN lebih gesit, lebih lincah, lebih genit dan tegas pada mafia tanah. Apalagi kepada para oknum anak buahnya yang terlibat sangsinya jangan hanya dipindahkan atau dipecat saja, tapi juga harus diproses secara hukum.

Halaman:

Editor: Sidik Purwoko

Sumber: Reportase

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Polisi gagalkan peredaran 2 kg Ganja dan 1 kg sabu

Kamis, 6 Januari 2022 | 16:54 WIB
X