Jakarta — Anggota Bawaslu RI, Herwyn JH Malonda menjabarkan beberapa isu strategisdan juga bagaimana permasalahan dalammelakukan pengawasan pelaksanaan tahapanPemilu 2024 mendatang.
Untuk bisa mencegah berbagai masalahtersebut, menurutnya memang sangat perluadanya pengawasan serta pelibatanmasyarakat.
Salah satu hal yang disorot adalah dalamtahapan kampanye, yakni ketika ada calon yang menggunakan fasilitas negara dan jugamenggunakan politik uang.
“Kampanye yang berpotensi masalah sepertipemasangan APK (alat peraga kampanye) taksesuai ketentuan, penggunaan fasilitas negaradan pelibatan ASN (aparatur sipil negara), kampanye dengan politik uang, dan kampanyetak sesuai jadwal dan donasi," tutur Herwyn.
Terkait dengan pendanaan, ada pula permasalahan lain, yakni ketika dana kampanyetidak menepati prosedur, adanya sumbanganmelebihi batas dan adanya ketidaksesuaianantara dana dengan aktivitas.
Dengan adanya berbagai permasalahan, Herwyn kemudian mengutarakan bahwa pihakBawaslu terus melakukan kontrol akan Pemilusesuai dengan Undang-Undang.
“Dalam ketentuan UU Pemilu Nomor Tahun2017, 'core' bisnis itu pengawasan dengan duacara yaitu pengawasan melekat danpengawasan partisipatif yang berasal darimasyarakat," katanya.
