Oleh : Alfred Jigibalom )*
Pembangunan di Papua merupakan wujud kepedulian pemerintah untuk Indonesia wilayah timur. Demi memperkuat teritorial perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini pemerintah membangun jalan perbatasan di Papua sepanjang 1.098,33 km.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melanjutkan pembangunan jalan perbatasan di beberapa kawasan Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Salah satunya pembangunan jalan perbatasan Papua.
Pembangunan tersebut merupakan salah satu upaya untuk memperkuat teritorial perbatasan antara Republik Indonesia dan Papua Nugini. Dikatakan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, jaringan jalan perbatasan merupakan infrastruktur yang bernilai strategis bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Basuki menuturkan, fungsi dari pembangunan tersebut adalah sebagai pertahanan dan keamanan negara serta mendukung pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan. Ditambahkannya, tantangan dalam pembangunan jalan perbatasan di Papua adalah gangguan keamanan, kondisi alam yang masih berupa hutan, pegunungan serta cuaca.
Di samping itu, Basuki juga menjelaskan, ada keterbatasan material konstruksi serta akses ke lokasi juga sulit dicapai, sehingga logistik dan tenaga kerja sulit didapat. Pekerjaan ini juga dilakukan secara bertahap mengingat medan yang dilalui sangat berat karena harus melintasi pegunungan terjal, menembus hutan yang sangat sulit untuk para pekerja konstruksi dan mobilisasi alat kerja.
Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian mengatakan, pembangunan jalan perbatasan Papua terbagi menjadi tiga segmen. Segmen 1 Jayapura-Arso-Waris-Yeti dengan panjang 127.56 km. Segmen 2 Yeti-Ubrub-Oksibil sepanjang 302,36 km, dan segmen 3 Oksibil-Tanah Merah-Muting-Merauke sepanjang 668,41 km.
Per April 2023, progres fisik pembangunan segmen 1 telah mencapai 100%. Sementara segmen 2 sekitar 49,10% dan segmen 3 mencapai 87.02%. Sehingga, total jalan perbatasan di Papua yang sudah terbangun sepanjang 944.44 km.
Pelaksanaan pembangunan jalan perbatasan Papua pada segmen 1-3 dari periode tahun 2015-2022 dengan anggaran sebesar Rp 1,283 triliun dan ditargetkan selesai secara bertahap dengan target kondisi jalan pada akhir 2024 adalah hutan sepanjang 146,79 km, jalan tanah sepanjang 181,86 km, dan jalan aspal sepanjang 767,68 km.
Disebutkan Hedy, selain memperkuat teritorial perbatasan antarnegara, pembangunan jalan perbatasan Papua juga bertujuan untuk membuka isolasi dan memperlancar konektivitas pusat ekonomi wilayah. Sehingga memudahkan transportasi barang dan manusia yang akan berdampak pada penurunan harga barang dan jasa di Papua, sehingga mengurangi kesenjangan antarwilayah di Indonesia.
Pada 2023, pembangunan jalan perbatasan masih menjadi prioritas pemerintah. Kementerian PUPR menargetkan 3.707 km pembangunan jalan perbatasan di seluruh Indonesia, seperti di Kalimantan, NTT dan Papua dapat selesai hingga akhir 2024.
Adapun target kondisi konstruksi jalan perbatasan yaitu perkerasan aspal sepanjang 1.717,66 km, agregat 434,97 km, tanah 1.000,11 km, serta kemungkinan menyisakan 198,84 km berupa hutan.
Sementara itu, Pemerintah juga membangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Sota yang terletak di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan merupakan wilayah perbatasan antara Republik Indonesia (RI) dan Papua Nugini (PNG). Kawasan perbatasan yang diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 3 Oktober 2021 tersebut menjadi representasi wajah dan kemajuan bangsa Indonesia.
PLBN Terpadu Sota merupakan PLBN kedelapan yang dibangun di perbatasan-perbatasan Indonesia, serta menjadi yang kedua di Papua setelah PLBN Skouw di Jayapura. Setelah PLBN Sota, pemerintah selanjutnya akan membangun PLBN di Papua lainnya, yaitu PLBN Yetetkun di Kabupaten Boven Digoel Papua Selatan.
