• Rabu, 1 Desember 2021

Hutang Rp 649 Triliun Tak Tunjukkan PLN Monopoli Lagi Monopoli Listrik Beralih ke Kartel Peng Peng

- Rabu, 24 November 2021 | 14:46 WIB
Koordinator INVEST Ahmad Daryoko (Supri Opa)
Koordinator INVEST Ahmad Daryoko (Supri Opa)

Betawipos, Jakarta- Koordinator INVEST Ahmad Daryoko menilai hutang PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PT PLN Persero milik BUMN sebesar Rp 649 Triliun tidak lagi menunjukkan PLN menjadi monopoli perusahaan listrik nasional, karena mulai tahun 2020, monopoli PLN sudah diambil alih oleh Kartel besar gabungan dari perusahaan-perusahaan pembangkit yang dalam pelaksanaan pengalihan monopoli listrik di dorong oleh "Peng Peng" (Penguasa merangkap Pengusaha). 

Perusahaan kartel listrik itu seperti Shenhua, Huadian, Chengda (China), Jawa Power (Jepang), General Electric (AS) dan lain-lain. Mayoritas perusahaan yang menguasai listrik yaitu, China dan Perusahaan Ritail milik Tommy Winata, James Riady, dan Taipan 9 Naga yang lain dalam bentuk Token dan "Whole sale market".

"Pembangkit PLN Jawa-Bali hanya beroperasi sekitar 2.000 MW dari total yang dibutuhkan sebesar 25.000 - 30.000 MW perhari, atau hanya 10 % saja. Ini semua akibat instruksi Menteri BUMN agar PLN tidak perlu mengoperasikan pembangkit dan konsentrasi ke transmisi dan distribusi saja (Tempo 14 Desember 2019 dan Jawa Pos 16 Mei 2020)," kata Ahmad Daryoko melaui pesan elektronik yang diterima oleh Betawipos, Rabu (24/11/2021). 

Baca Juga: Angka Kematian Ibu dan Anak di 2020 Naik

Ahmad Daryoko mengungkapkan seperti acara diskusi Webinar yang diadakan Masyumi pada 21 November 2021 kemarin, dengan Nara Sumber DR. Rizal Ramli dan penanggap Prof. Didik J Rachbini, Prof. Mudrajad Kuncoro serta Prof. Munawar, bahwa hutang PLN adalah Rp 649 triliun. 

"Sehingga banyak yg bertanya, mengapa PLN monopoli kok masih rugi dan besar lagi??" ujarnya mengutip tema diskusi tersebut.

Ahmad Daryoko menekankan, perlu diketahui bahwa kelistrikan Indonesia ini mayoritas (85%) ada di Jawa - Bali dan sisanya 15% adalah Kelistrikan luar Jawa-Bali. Sehingga performance PLN didominasi permasalahan Jawa-Bali.

Baca Juga: Dubes RI Rela Jadi Barista di Coffee with the Ambassador Demi Ini?

"Maka jangan heran bila IFIs (WB, ADB, IMF) membuat "grand design" privatisasi PLN pada akhir 1997 yang di "sasar" adalah wilayah Jawa-Bali!" cetusnya. 

Halaman:

Editor: Supri Opa

Sumber: Liputan

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Bens Leo, Pengamat Musik Meninggal Dunia Karena Covid?

Senin, 29 November 2021 | 11:46 WIB

P3MB Desak Pemerintah Atasi Banjir Rob 'Land Subsidence'

Minggu, 28 November 2021 | 14:37 WIB

'Ini Babak Baru : Kasus Gajah Lawan Semut'

Jumat, 26 November 2021 | 15:47 WIB

Kepri Targetkan Produk Ikan Sejuta Ton Ikan

Kamis, 25 November 2021 | 19:29 WIB
X