• Rabu, 1 Desember 2021

PD GPM Malut DKI Aksi Turun Ke Jalan: Empat Sikap Terkait Bupati Kepulauan Sula

- Rabu, 24 November 2021 | 19:07 WIB
Aksi UNRAS Menuntut Mendagri Panggil Bupati Kepulauan Sula Maluku Utara (Supri Opa)
Aksi UNRAS Menuntut Mendagri Panggil Bupati Kepulauan Sula Maluku Utara (Supri Opa)

Betawipos, Jakarta- DPD GPM Maluku Utara (Malut) dan DPD GPM DKI Jakarta melakukan aksi turun kejalan untuk menyampaikan empat sikap tuntutan di depan Gedung Kementerian Dalam Negeri RI terkait Kebijakan Mutasi sebanyak 57 ASN (57 Pejabat Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator) oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Sula, Fifian Adeningsih Mus. Dimans Kebijakan itu diduga sarat dengan pelanggaran terhadap Undang-undang.

"Terkait Kebijakan Mutasi sebanyak 57 ASN (57 Pejabat Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator) oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Sula, Sdri. Fifian Adeningsih Mus. Diketahui Kebijakan tersebut sarat dengan pelanggaran terhadap Undang-undang," kata Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Juslan. J Latif melalui pers rilis yang diterima oleh Betawipos, Rabu (24/11/2021). 

Juslan sebelumnya berpidato dan mengatakan, ditengah-tengah arus transformasi globalisasi dewasa ini, pemuda dan mahasiswa dituntut agar mampu memahami dinamika yang terjadi di bumi pertiwi nusantara ini. Salah satu problem yang kini menjadi hangat di khalayak ramai di Kab. Kepulauan Sula maupun di Provinsi Maluku Utara, bahkan seluruh Indonesia.

Baca Juga: Mantan Mensos Idrus Marham Ajukan PK Agar Dibebaskan Dari Perkara Korupsi PLTU Riau-1

"Betapa tidak? Hemat kami, kebijakan dan tindakan Bupati atas Mutasi ASN tersebut merupakan cerminan pengelolaan birokrasi yang buruk dan sebuah degradasi (kemunduran) yang luar biasa," ujarnya.

Menurut Juslan, Kabupaten Kepulauan Sula termasuk salah satu Kabupaten yang ikut dalam Pilkada serentak tahun 2020 kemarin, ketika terpilih dan dilantik pada hari jum'at tanggal 4 Juni 2021, hingga pada tanggal 7-8 Juni, tepat berkantor Perdana Bupati telah melakukan pemberhentian ASN dari jabatannya.

"Yaitu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM dan Kepala Bagian hukum dan hak asasi manusia, Sekretaris Daerah (Sekda) dan Hampir semua Pejabat pimpinan Tinggi Pratama," tuturnya. 

Baca Juga: Hutang Rp 649 Triliun Tak Tunjukkan PLN Monopoli Lagi Monopoli Listrik Beralih ke Kartel Peng Peng

Menurut hemat Juslan, kebijakan yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Sula sudah diinvestigasi oleh beberapa lembaga negara dan mengeluarkan rekomendasinya masing-masing.

Halaman:

Editor: Supri Opa

Sumber: Liputan

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Bens Leo, Pengamat Musik Meninggal Dunia Karena Covid?

Senin, 29 November 2021 | 11:46 WIB

P3MB Desak Pemerintah Atasi Banjir Rob 'Land Subsidence'

Minggu, 28 November 2021 | 14:37 WIB

'Ini Babak Baru : Kasus Gajah Lawan Semut'

Jumat, 26 November 2021 | 15:47 WIB

Kepri Targetkan Produk Ikan Sejuta Ton Ikan

Kamis, 25 November 2021 | 19:29 WIB
X