• Rabu, 26 Januari 2022

Setelah hampir 4 tahun, SHM Petambak Eks DCD Belum Tentu Kondusif Dengan Perbankan

- Minggu, 28 November 2021 | 22:34 WIB
Tambak Udang  (Liu Setiawan)
Tambak Udang (Liu Setiawan)

Betawipos, Jakarta - Setelah penyerahan sertifikat tanah kepada para petambak eks plasma PT Dipasena Citra Darmaja (DCD) pada April 2018 yang lalu, perusahaan plasma yang bergerak di bidang budidaya perikanan khususnya tambak udang modern di Lampung tetap prihatin kalau ada tindakan curang. Misalkan petambak yang sudah mendapat sertifikat tanah bisa dengan sengaja mengambil keuntungan dengan ‘lari’ keluar.

Mereka menjual hasil panen udang keluar, walaupun sudah mendapat sertifikat lahan, yakni SHM (sertifikat hak milik). Sertifikat merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam menghapus utang petambak plasma kepada perusahaan. Utangnya termasuk yang urusannya pada bank, (utang) sudah diambil alih dan dilunasi perusahaan. 

“Setelah hampir empat tahun (penyerahan SHM). Perusahaan pengolahan di luar dapat bahan baku (udang) darimana? Bahan baku ada?. (tentunya) mereka (perusahaan di luar) dapat udang dari dalam (usaha petambak yang mendapat sertifikat lahan),” ujar sumber tersebut kepada Redaksi (28/11).

Baca Juga: Pengusaha Ikan Pertanyakan Sarana Antisipasi Banjir Rob Oleh KKP dan Perum Perindo

Total utang para eks petambak plasma DCD yang akan dilunasi perusahaan adalah sebesar sekitar Rp700 miliar. Sebagai perwujudan itikad baik dari perusahaan, management membagikan 400 sertifikat tanah untuk petambak bertahap. Terkait prasarana dan sarana pendukung budidaya tambak udang di lokasi pertambakan eks PT DCD itu, masih dapat digunakan oleh para eks petambak plasma. Pemanfaatan fasilitas sosial dan fasilitas umum pun masih boleh digunakan dengan sistem pinjam pakai. 

“Kami sudah lepas (hubungan kemitraan), membayar utang mereka (pembudidaya/plasma). Sebetulnya (lepasnya hubungan kemitraan), itu tidak penting. (yang penting adalah) komitmen. Kalau mereka maunya seperti itu, ya …. seperti itu saja. Kami mau bayar utang petambak, boleh … (tapi) kalau tidak bayar, juga boleh. Karena kita mau (bayari utang) saja, itu saja, tidak melanjutkan kerjasama,” kata yang bersangkutan.

Dengan kepemilikan SHM, para pembudidaya bisa lebih leluasa berurusan dengan bank. Tetapi sebelum mendapat SHM, pihak bank tentunya tidak berani memberi pinjaman kepada petambak. Tetapi melihat konflik yang pernah terjadi antara perusahaan dan petambak, pihak perbankan akan berpikir berkali-kali untuk mengucurkan bantuan kredit. “Sekarang sertifikatnya (dimiliki) petambak plasma, ada bank/perbankan yang mau mengucurkan pinjaman? Pasti tidak gampang. You do the bad thing, bank melihat itu sebagai resiko,” katanya.

***Setiawan Liu**

 

Halaman:

Editor: Supri Opa

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Membangun Indonesia Dari Papua

Minggu, 23 Januari 2022 | 22:45 WIB

Perludem Sebut PPP  Peduli  Anak Muda

Sabtu, 22 Januari 2022 | 20:30 WIB

Timnas Tak Boyong Piala AFF 2020, Ini Kata Puan!

Minggu, 2 Januari 2022 | 14:28 WIB

Akhir tahun walikota Malang sidak 2 proyek besar

Kamis, 30 Desember 2021 | 03:12 WIB

Bamsoet Desak Kemenkeu Hapus Pajak Tinggi Alkes

Rabu, 29 Desember 2021 | 20:28 WIB

Harga Bapok Melambung, Puan: Operasi Pasar!

Rabu, 29 Desember 2021 | 14:56 WIB
X