• Rabu, 26 Januari 2022

Ditengarai Bertentangan Fakta dan Hukum Logika, Direktur Iress Minta UU Ciptaker Harus Dibatalkan, ini alasann

- Selasa, 30 November 2021 | 21:57 WIB
Pengamat minta UU Ciptaker dibatalkan  (Muhammad Shiddiq)
Pengamat minta UU Ciptaker dibatalkan (Muhammad Shiddiq)

Betawipos, Jakarta- Direktur Eksekutif Indonesian Resources Study (IRESS) Marwan Batubara menilai Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) Nomor 11 tahun 2020 harus dibatalkan secepatnya, hal itu didasarkan pada berbagai kelemahan yang ditengarai bertentangan dengan fakta dan logika hukum.  

Juga bertentangan dengan kepentingan strategis negara dan rakyat Indonesia, sekaligus menyikapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai putusan Mahkamah Konstitusi tentang UU Ciptaker, yang menurutnya masih tetap berlaku. 

Baca Juga: Kiprah Adik Aktifis '98 Yang Dihilangkan Negara Di Tengah Pandemi Covid-19

"Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.91/PUU XVII/2020 menyatakan pembentukan UU No.11/2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) cacat formil, sehingga statusnya inkonstitusional bersyarat. Meskipun dinyatakan berlawanan dengan UUD 1945, UU Ciptaker No.11/2020 masih dianggap berlaku, dengan syarat dalam dua tahun ke depan harus diperbaiki. Jika tidak, maka UU No.11/2020 menjadi inkonstitusional dan tidak berlaku secara permanen," kata Marwan Batubara melalui pesan elektronik kepada Betawipos, Selasa (30/11/2021). 

Baca Juga: BPKP: Pemberian Komisi Agen Fiktif Sebabkan Kerugian Negara Negara 15 Miliar Rupiah

Menurut Marwan, Presiden Jokowi dalam siaran pers (29/11/2021) mengatakan: “MK sudah menyatakan UU Cipta Kerja masih tetap berlaku. Dengan demikian, seluruh peraturan pelaksanaan Cipta Kerja yang saat ini masih tetap berlaku. Dengan dinyatakan masih berlakunya UU Cipta Kerja, maka seluruh materi dan substansi UU Cipta Kerja sepenuhnya tetap berlaku tanpa ada satu pasalpun yang dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh MK”.

Meski telah menjadi Putusan MK, rakyat pantas menuntut agar UU No.11/2020 Ciptaker, berikut 49 Peraturan Pemerintah (PP) dan 3 Peraturan Presiden (Perpres) di bawahnya dibatalkan. UU No.11/2021 tidak layak diberlakukan sebagaimana dinyatakan Presiden Jokowi (29/11/2021) di atas.

Baca Juga: Korupsi SMK 7 Tangerang Selatan, KPK Periksa Saksi Pihak Swasta Di Imigrasi Serang

"Maka UU atau pasal-pasal dan materi muatan UU yang telah dicabut atau diubah oleh UU No.11/ 2020 harus dinyatakan berlaku kembali," ujarnya.

Halaman:

Editor: Supri Opa

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Membangun Indonesia Dari Papua

Minggu, 23 Januari 2022 | 22:45 WIB

Perludem Sebut PPP  Peduli  Anak Muda

Sabtu, 22 Januari 2022 | 20:30 WIB

Timnas Tak Boyong Piala AFF 2020, Ini Kata Puan!

Minggu, 2 Januari 2022 | 14:28 WIB

Akhir tahun walikota Malang sidak 2 proyek besar

Kamis, 30 Desember 2021 | 03:12 WIB

Bamsoet Desak Kemenkeu Hapus Pajak Tinggi Alkes

Rabu, 29 Desember 2021 | 20:28 WIB

Harga Bapok Melambung, Puan: Operasi Pasar!

Rabu, 29 Desember 2021 | 14:56 WIB
X