• Jumat, 19 Agustus 2022

Kebijakan PSE Demi Tegakkan Kedaulatan Digital

- Selasa, 2 Agustus 2022 | 18:14 WIB

Betawipos, Jakarta-- Kebijakan PSE yang telah diberlakukan oleh Kemkominfo ternyata memiliki sejumlah manfaat, termasuk mengenai penegakan kedaulatan digital sehingga Indonesia mampu untuk mengendalikan sendiri ruang digital tanpa harus dikontrol oleh kebijakan perusahaan asing.

Dengan berkembang sangat pesatnya era serba digital seperti saat ini membuat banyak arus informasi menjadi sangat mudah sekali untuk diakses, bahkan oleh siapapun. Di sisi lain, globalisasi yang membuat garis batas antar negara semakin kabur, maka tidak sedikit diantara perusahaan negara luar mampu masuk untuk membuka usaha dan menjalankan bisnisnya di Indonesia menggunakan basis digital.

Semua keterbukaan dan juga arus informasi yang begitu cepat ini memang di satu sisi sangat membuat masyarakat menjadi lebih dipermudah karena jaman sekarang untuk mencari pekerjaan atau apapun itu bisa langsung dari rumah tanpa perlu kemana-mana namun tetap terhubung dengan orang luar.

Namun di sisi lain, justru hal tersebut juga bisa saja menjadi pedang bermata dua, yakni terkait keamanan serta kenyamanan publik. Tidak sedikit justru diantara perusahaan yang bergerak di bidang digital khususnya, justru membuka bisnis mereka di Indonesia dan meraup keuntungan dari pengguna di Tanah Air namun secara ilegal (tidak mengantongi perijinan resmi dan sama sekali belum terdaftar). Hal tersebut tentu sangat rawan bagi keamanan masyarakat, karena apabila terjadi sesuatu maka tidak jelas siapa pihak yang harus bertanggung jawab, terlebih jika perusahaan tersebut berasal dari luar negeri.

Oleh karena itu Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) memberlakukan aturan mengenai Pengguna Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat yang sudah termaktub dalam Permenkominfo No. 5 Tahun 2020. Pakar keamanan siber dari Vaksincom, Alfons A. Tanujaya menyatakan bahwa kebijakan PSE yang sudah resmi diberlakukan oleh Pemerintah ini merupakan sebuah langkah awal untuk bisa menegakkan kedaulatan digital di Indonesia.

Sebagai informasi bahwa Pemerintah sendiri sebenarnya juga sudah menginformasikan sejak jauh hari bahwa batas akhir waktu pendaftaran seluruh perusahaan yang bergerak di bidang digital, seperti tertuang pada Surat Edaran (SE) Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tanggal Efektif Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat yakni sejak 14 Juni 2022, kemudian terdapat pula pendaftaran dengan sistem online single submission-risk based approach (OSS-RBA) yang paling lambat hingga 20 Juli 2022.

Alfons juga menyinggung bagaimana aktifitas perusahaan yang bergerak di bidang digital namun pada sektor keuangan seperti pada aplikasi finansial, pinjaman online hingga dompet digital, apabila dengan adanya pendaftaran PSE ini maka akan dengan sangat jelas pengelolaannya mampu dibantu secara resmi oleh Pemerintah sehingga tidak akan terjadi hal-hal seperti penipuan yang belakangan juga marak terjadi ketika masyarakat merasa ditipu oleh pinjaman online (pinjol) ilegal dan bingung jika hendak meminta pertanggung jawaban.

Perlu diketahui bahwa memang sebelumnya sempat terjadi kasus penipuan yang bahkan melibatkan tidak sedikit masyarakat Indonesia dalam hal trading ilegal, hingga kasus pinjol ilegal. Masyarakat yang sudah sudah terlanjur menanamkan modal pada perusahaan-perusahaan ilegal tersebut, tentu akan menjadi korban yang sangat dirugikan apabila ternyata sewaktu-waktu membawa kabur sejumlah uang dari nasabah.

Mengenai kedaulatan digital sendiri, maksudnya adalah bagaimana upaya kita sebagai suatu negara mampu untuk mengontrol dan mengendalikan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang digital tersebut dengan menggunakan kebijakan pendaftaran PSE Lingkup Privat ke Kominfo. Hal ini wajib dilakukan, agar supaya mereka mengikuti aturan dari negara ini dan bukan masyarakat yang harus mengikuti peraturan dari mereka, khususnya jika merupakan perusahaan luar negeri.

Halaman:

Editor: Pandu Wibowo

Sumber: Reportase

Tags

Artikel Terkait

Terkini

RKUHP Sejalan dengan UU ITE

Kamis, 18 Agustus 2022 | 18:15 WIB

Sosialisasi Mutlak Diperlukan Sebelum RKUHP Disahkan

Kamis, 18 Agustus 2022 | 10:00 WIB

Melindungi Dunia Pendidikan Dari Paham Radikal

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:21 WIB

Tindak Tegas KST Pengganggu Kedamaian Papua

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:21 WIB

RKUHP Menyelamatkan Moral Masyarakat

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:21 WIB

Mengapresiasi Penanganan Covid-19

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:21 WIB

Indonesia Sukses Tarik Investasi Ratusan Triliun

Selasa, 16 Agustus 2022 | 18:17 WIB

RKUHP Lindungi Masyarakat Adat

Selasa, 16 Agustus 2022 | 18:17 WIB

Waspada Keganasan Corona Subvarian Centaurus

Senin, 15 Agustus 2022 | 21:25 WIB
X