• Jumat, 19 Agustus 2022

Kebijakan PSE Sudah Tepat demi Menjaga Kedaulatan Digital Indonesia

- Kamis, 4 Agustus 2022 | 20:34 WIB

Betawipos, Jakarta-- Pemblokiran 7 Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) diakhir Juli 2022 menuai reaksi keras, terutama dari netizen yang menggunakan layanan yang diblokir, sampai-sampai tagar #BlokirKominfo menggema di Twitter hingga jadi trending topic.

Sebenarnya, semua PSE sudah diberikan kesempatan dan waktu yang cukup untuk mendaftar dan mendapatkan peringatan sebelumnya. Namun karena memang tidak ada tanggapan atau memutuskan tidak ingin mendaftar, maka PSE yang bersangkutan tidak melakukan pendaftaran sehingga mengalami pemblokiran.

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mendukung langkah pemblokiran PSE oleh Kemenkominfo yang tidak kunjung mendaftarkan diri hingga batas waktu yang ditentukan.

Penulis setuju dengan dukungan yang diberikan serta tindakan cepat Kominfo dalam Kebijakan pemblokiran PSE yang tidak segera mendaftar pada batas waktu yang telah diberikan. Kebijakan tersebut dilakukan oleh negara tidak lain untuk melindungi masyarakat sendiri terhadap banyak hal seperti penyebaran informasi yang membahayakan seperti terorisme, perjudian, pornografi, hoaks, penipuan dan sebagainya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pemblokiran tersebut memang tidak mengenakkan semua pihak, baik itu PSE sendiri, pengguna platform, maupun pemerintah. Apalagi para pengguna yang bergantung keekonomiannya terhadap PSE yang diblokir tersebut. Namun sebaliknya, para PSE yang sudah mendaftar patut diapresiasi karena mereka taat terhadap regulasi yang ada di Indonesia.

Menurut penulis, perlu dilakukan sosialisasi oleh Kemenkominfo terkait pendaftaran PSE tersebut mengenai regulasi yang diberlakukan kepada PSE, seperti manfaat pendaftaran dan konsekuensinya serta kebijakan positif seperti ini mudah-mudahan akan direalisir dengan baik.

Perlu diketahui bahwa dahulu Indonesia pernah dijajah secara fisik oleh Belanda selama 3,5 abad. Kemerdekaan berhasil direbut dan kedaulatan Indonesia akhirnya diakui setelah proses bertahun-tahun, dimana Belanda sempat berusaha kembali menduduki Indonesia. Namun setelah diplomasi dan perjuangan berdarah-darah, Indonesia berhasil merdeka dan diakui kedaulatannya oleh dunia.

Hal tersebut mirip dengan ranah digital seperti saat ini dimana Indonesia yang awalnya tidak terlalu diperhatikan. Setelah ranah digital dikuasai oleh banyak PSE asing, pemerintah mulai menyadari pentingnya ranah digital dan ingin mengklaim kembali kedaulatan digital Indonesia.

Menurut penulis pemerintah sebenarnya sedikit terlambat dikarenakan PSE asing sudah menjalankan aktivitasnya bertahun-tahun tanpa pengawasan. Aturan yang digenggam erat aplikasi asing ini sepenuhnya ditentukan melalui EULA (End User Licence Agreement).

Halaman:

Editor: Pandu Wibowo

Sumber: Reportase

Tags

Artikel Terkait

Terkini

RKUHP Sejalan dengan UU ITE

Kamis, 18 Agustus 2022 | 18:15 WIB

Sosialisasi Mutlak Diperlukan Sebelum RKUHP Disahkan

Kamis, 18 Agustus 2022 | 10:00 WIB

Melindungi Dunia Pendidikan Dari Paham Radikal

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:21 WIB

Tindak Tegas KST Pengganggu Kedamaian Papua

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:21 WIB

RKUHP Menyelamatkan Moral Masyarakat

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:21 WIB

Mengapresiasi Penanganan Covid-19

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:21 WIB

Indonesia Sukses Tarik Investasi Ratusan Triliun

Selasa, 16 Agustus 2022 | 18:17 WIB

RKUHP Lindungi Masyarakat Adat

Selasa, 16 Agustus 2022 | 18:17 WIB

Waspada Keganasan Corona Subvarian Centaurus

Senin, 15 Agustus 2022 | 21:25 WIB
X