• Kamis, 29 September 2022

RKUHP Lindungi Masyarakat Adat

- Selasa, 16 Agustus 2022 | 18:17 WIB

Betawipos, Jakarta-- Dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) ada Pasal-Pasal mengenai the living law (hukum adat). RKUHP terbukti melindungi masyarakat adat karena melestarikan hukum adat di Indonesia. Sejak sebelum era kemerdekaan sudah ada hukum adat dan perlu dilestarikan, karena mengatur masyarakat adat agar lebih tertib.

Indonesia terdiri dari berbagai suku dan etnis, dan tiap suku memiliki hukum adatnya masing-masing. Di beberapa daerah seperti Bali, hukum adat masih berlaku, dan jika ada warga yang melanggarnya tentu akan mendapat sanksi. Masyarakat adat di beberapa daerah di Indonesia juga masih ada dan mereka menjalankan hukum adat dengan baik, serta beriringan dengan hukum negara yang diberlakukan oleh pemerintah.

Di dalam RKUHP terdapat Pasal 2 yang menyinggung tentang hukum adat. Pasal 2 RKUHP ayat 1 berisi: tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini.

Sementara  dalam Pasal 2 ayat 2 berisi: Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab.

Hukum yang hidup di masyarakat alias living law adalah hukum adat. RKUHP sangat pro masyarakat adat dan menjunjung hukum adat, karena merupakan bagian juga dari hukum di Indonesia. Masyarakat adat akan diuntungkan berkat RKUHP, karena hukum adat bisa digunakan ketika ada kasus-kasus tertentu yang aturannya tidak terdapat di UU manapun.

Misalnya jika di suatu daerah ada oknum yang ketahuan menendang besek berisi bunga dan kemenyan, padahal itu digunakan untuk upacara adat. Maka oknum tersebut bisa terjerat oleh RKUHP. Sebelumnya, jika ada kasus seperti ini maka biasanya hanya memakai hukuman sosial. Akan tetapi dengan berlakunya KUHP (versi revisi-setelah disahkan) maka ia akan terkena ancaman hukuman penjara.

Setelah RKUHP disahkan jadi KUHP maka posisi hukum adat jadi naik, karena bisa digunakan di berbagai daerah di Indonesia. Tujuannya untuk memberi efek jera kepada oknum yang melanggar peraturan di kalangan masyarakat adat. Dengan RKUHP maka semua orang akan menghormati wilayah adat dan peraturan-peraturannya, karena mereka ingat akan konsekuensi pelanggarannya.

Selama ini di beberapa daerah seperti di Bali dan Borneo (Dayak) hukum adatnya masih kental dan masyarakat adatnya menjunjung tinggi peraturan-peraturan yang ada dari zaman nenek moyang. Hukum adat di sana dianggap wajar karena sudah berlaku lama sekali. Semua warga baik yang asli maupun pendatang juga menghormati hukum adat, dan menghatgai masyarakat adat.

Dengan adanya RKUHP maka ketika ada yang terkena sanksi karena melanggar hukum adat, maka ia akan menerimanya dengan ikhlas. Ia tidak bisa menuntut ke pengadilan karena merasa posisi hukum adat lebih rendah dari hukum yang diberlakukan oleh negara. Namun harus menjalani konsekuensinya karena di dalam RKUHP, hukum adat diperbolehkan, selama memang tidak ada aturan tertulisnya di UU manapun.

Halaman:

Editor: Pandu Wibowo

Sumber: Reportase

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Warganet Perlu Aktif Tangkal Radikalisme di Medsos

Rabu, 28 September 2022 | 13:19 WIB

Bersinergi Mengawal Distribusi BLT BBM

Rabu, 28 September 2022 | 13:19 WIB

Lukas Enembe Harus Bertanggung Jawab di Muka Hukum

Rabu, 28 September 2022 | 13:19 WIB

Pengesahan RKUHP Hapus Aturan Warisan Kolonial

Rabu, 28 September 2022 | 13:19 WIB

Masyarakat Dukung KPK Periksa Lukas Enembe

Selasa, 27 September 2022 | 16:41 WIB

Tokoh Agama Tolak Radikalisme

Selasa, 27 September 2022 | 16:41 WIB

Event B20 Tingkatkan Investasi Berkesinambungan

Selasa, 27 September 2022 | 16:41 WIB

Tetap Taat Prokes Percepat Transisi ke Endemi Covid-19

Selasa, 27 September 2022 | 16:41 WIB

Pemerintah Pastikan Serap Aspirasi RKUHP

Selasa, 27 September 2022 | 16:41 WIB

Masyarakat Mengapresiasi BLT BBM

Selasa, 27 September 2022 | 16:41 WIB

Pandemi Belum Usai, Tetap Ketatkan Prokes dan Vaksinasi

Senin, 26 September 2022 | 20:07 WIB
X