• Kamis, 29 September 2022

Percepatan Revisi UU Cipta Kerja Menjadi Prioritas Utama Pemerintah

- Kamis, 18 Agustus 2022 | 18:15 WIB

Betawipos, Jakarta-- Saat ini Pemerintah akan menjadikan percepatan revisi UU Cipta Kerja menjadi sebuah prioritas utama dan benar-benar diperhatikan dalam pengerjaannya. Bukan hanya akan jauh lebih mengakomodasi banyak masukan dari seluruh masyarakat Indonesia, namun akan juga memperhatikan penanganan akan krisis multidimensial.

Pemerintah memang akan terus berupaya dengan segala cara agar bisa mempercepat pertumbuhan perekonomian nasional. Salah satunya adalah dengan memberlakukan sebuah kebijakan yang menguntungkan banyak pihak termasuk di dalamnya adalah para pekerja dan buruh sendiri.

Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum dan Ketahanan Ekonomi Kemenko Perekonomian, Elen Setiadi mengatakan memang sejauh ini pihaknya tengah terus mempersiapkan perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja sesuai dengan putusan Mahkaman Konstitusi (MK).

Baginya, perbaikan tersebut utamanya adalah menyangkut omnibus sebagai cara dan metode yang pasti, baku dan standar serta sistematika pembentukan UU, perbaikan juga akan berkaitan ruang partisipasi kepada masyarakat secara maksimal (meaningful participation). Bukan hanya itu, namun pihaknya juga tengah menyiapkan Naskah Akademis dan naskah RUU yang tengah dibahas dengan Tim Ahli atau Akademisi dalam rangka penyusunan perbaikan UU Cipta Kerja.

Elen juga menambahkan bahwa pengaturan mengenai metode omnibus dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna, pembentukan perundang-undangan secara elektronik hingga kemudahan akses bagi penyandang disabilitas.

Mengenai target penyelesaiannya sendiri dirinya menjelaskan bahwa pihaknya akan tetap mengikuti waktu yang telah diputuskan MK yakni paling lama hingga 2 tahun sejak putusan MK. Meski begitu, penyelesaian tersebut bisa saja dilakukan lebih cepat sesuai dengan kondisi saat ini, yakni dengan memperhatikan situasi dan perkembangan global atas adanya krisis multidimensial 5C, yaitu covid, climate change, commodity price instability, conflict dan cost of living.

Sementara itu, Sekretaris Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso mengatakan tidak ada hal-hal mendasar atau substansi yang diubah terkait UU Cipta Kerja, namun Pemerintah juga terus meminta feedback atau masukan dari semua pihak dari masyarakat.

Perlu diketahui bahwa pengesahan UU Cipta Kerja tersebut merupakan wujud langkah strategis Pemerintah dalam memacu terus pertumbuhan ekonomi, termasuk dalam pelaksanaan reformasi struktural dengan efisiensi reformasi birokrasi, penyederhanaan perizinan berusaha, penyelasarasan regulasi, menciptakan lapangan kerja hingga meningkatkan investasi yang berkualitas.

Salah satu upaya Pemerintah untuk mempercepat implementasi UU Cipta Kerja tersebut adalah dengan membentuk Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja, yang memang tugasnya untuk melakukan sosialisasi secara masif dan terarah kepada masyarakat, melakukan sinergi substansi, menentukan strategi hingga melakukan konsolidasi kegiatan sosialisasi UU Cipta Kerja.

Ketua Satgas UU Cipta Kerja, Mahendra Siregar menyampaikan bahwa di tengah pandemi dan kondisi ekonomi global, Indonesia sendiri terus melakukan berbagai agenda reformasi yang ambisius, utamanya dalam menumbuhkembangkan iklim investasi di Tanah Air. Kehadiran UU tersebut merupakan sebuah respon cepat dari Pemerintah untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 5,7 persen hingga 6,0 persen melalui lapangan kerja, peningkatan kompetensi, peningkatan produktivitas, peningkatan investasi, dan pemberdayaan UMKM dan Koperasi.

Halaman:

Editor: Pandu Wibowo

Sumber: Reportase

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Warganet Perlu Aktif Tangkal Radikalisme di Medsos

Rabu, 28 September 2022 | 13:19 WIB

Bersinergi Mengawal Distribusi BLT BBM

Rabu, 28 September 2022 | 13:19 WIB

Lukas Enembe Harus Bertanggung Jawab di Muka Hukum

Rabu, 28 September 2022 | 13:19 WIB

Pengesahan RKUHP Hapus Aturan Warisan Kolonial

Rabu, 28 September 2022 | 13:19 WIB

Masyarakat Dukung KPK Periksa Lukas Enembe

Selasa, 27 September 2022 | 16:41 WIB

Tokoh Agama Tolak Radikalisme

Selasa, 27 September 2022 | 16:41 WIB

Event B20 Tingkatkan Investasi Berkesinambungan

Selasa, 27 September 2022 | 16:41 WIB

Tetap Taat Prokes Percepat Transisi ke Endemi Covid-19

Selasa, 27 September 2022 | 16:41 WIB

Pemerintah Pastikan Serap Aspirasi RKUHP

Selasa, 27 September 2022 | 16:41 WIB

Masyarakat Mengapresiasi BLT BBM

Selasa, 27 September 2022 | 16:41 WIB

Pandemi Belum Usai, Tetap Ketatkan Prokes dan Vaksinasi

Senin, 26 September 2022 | 20:07 WIB
X