• Selasa, 29 November 2022

Tak Ada Istilah Khilafah di Era Modern

- Selasa, 23 Agustus 2022 | 21:04 WIB

Betawipos, Jakarta-- Pembangkitan isu khilafah rupanya tidak berhenti begitu saja bahkan setelah organisasi seperti HTI dicabut izinnya. Pendirian khilafah khususnya dalam lajur lembaga politik ataupun kekuasaan, tentunya tidaklah valid di era modern. Sehingga Istilah Khilafah di era modern tidaklah relevan untuk diterapkan.

Founding Father Indonesia juga telah bersepakat bahwa Pancasila adalah Ideologi/dasar negara, sehingga seluruh komponen bangsa tanpa kecuali memiliki kewajiban untuk menegakkan pancasila apabila terdapat penyimpangan ataupun pelanggaran terhadapa pancasila.

Jika khilafah tetap dipaksakan, maka siapa yang akan dijadikan khilafah? Umat Islam di dunia saja diperkirakan berjumlah 1,8 miliar dan tersebar di seluruh penjuru dunia. Perihal siapa yang berhak menjadi khalifah tentu akan menjadi persoalan yang pelik, mengingat umat Islam terdiri dari banyak suku dan bangsa yang berbeda.

Baca juga:

Di era modern seperti sekarang, sistem khilafah jelas tertolak. Apabila para pengusung khilafah merujuk sistem khilafah pada era Umayyah, Abbasiyah hingga Usmaniyah, tentu saja sistem khilafah yang bersifat otoritarianisme seperti itu tidak cocok untuk diterapkan pada era seperti saat ini.

Otoritarianisme sudah jelas tidak sesuai dengan Pancasila, sehingga konsep khilafah tidak akan pernah bisa diterapkan pada gerakan politik. Ke-khilafah-an sendiri telah berhenti di era Khulafaur Rasyidin, setelah munculnya berbagai dinasti hingga era Utsmani (Turki) yang selesai pada 1923. Penggunaan terminologi khalifah juga sudah selesai.

Akar tuntutan khilafah muncul disebabkan karena kurangnya pemahaman atas pemaknaan khalifah seperti yang disebutkan pada Al-Quran. Makna khalifah di dalam Al-Quran menekankan kualifikasi individual sebagai pemimpin (khalifah), bukan menekankan pada sistem pemerintahannya (khilafah).

Utsmani sendiri sejatinya menggunakan sistem pemerintahan Daulah Utsmaniyah bukan Khilafah Utsmaniyah, di sinilah titik lemah literasi dari kelompok ataupun simpatisan yang mengusung ideologi khilafah.

Islam sendiri telah mengajarkan berbagai hal yang mengatur tentang kehakiman, kementerian, wilayatul qadha dan keuangan, di mana semua hal tersebut juga ada dalam sejarah Islam dan merupakan produk ijtihad. Oleh karena itu, perlu adanya upaya nyata dari berbagai pemangku kepentingan guna mewaspadai ideologi khilafah yang semakin hari semakin masif ke lini kehidupan masyarakat.

Halaman:

Editor: Pandu Wibowo

Sumber: Reportase

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Peresmian AMN Menjadi Era Baru Kebhinekaan

Selasa, 29 November 2022 | 19:36 WIB

AMN Potensial Mencetak Kader Pemimpin Bangsa

Selasa, 29 November 2022 | 19:20 WIB

Kepala BIN : Pembangunan AMN “Proyek” Bersama Bangsa

Selasa, 29 November 2022 | 17:20 WIB

BIN Bagikan Kasur untuk Penyintas Gempa Cianjur

Selasa, 29 November 2022 | 16:47 WIB

Sejumlah Pengamat dan Akademisi Dukung Pengesahan RKUHP

Selasa, 29 November 2022 | 12:45 WIB

Pembangunan IKN Berdampak Positif Pada Lingkungan

Selasa, 29 November 2022 | 12:19 WIB

BIN Bantu Penyintas Gempa Cianjur Lewati Masa Sulit

Selasa, 29 November 2022 | 11:36 WIB

AMN Wadah Pembentukan Karakter dan Kepemimpinan

Minggu, 27 November 2022 | 21:19 WIB
X