• Selasa, 29 November 2022

Masyarakat Dukung KPK Periksa Lukas Enembe

- Selasa, 27 September 2022 | 16:41 WIB

Betawipos, Jakarta-- Semua masyarakat, termasuk rakyat Papua dengan tegas mendukung segala upaya dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bisa memeriksa dan menegakkan proses hukum terkait kasus korupsi yang melibatkan Gubernur Papua, Lukas Enembe.

Dugaan korupsi yang menyeret nama Gubernur Papua, Lukas Enembe masih terus menjadi perbincangan panas hingga beberapa hari belakangan ini. Bahkan Direktur Papua Anticorruption Investigation, Anton Raharusun menyampaikan dalam sebuah diskusi di salah satu stasiun televisi pada Minggu (25/9) lalu, bahwa kasus tersebut akan terus bergulir jika yang bersangkutan masih terus enggan memenuhi panggilan KPK.

Pasalnya, jika Lukas Enembe sesegera mungkin bergegas mendatangi panggilan KPK, maka secara otomatis seluruh tudingan-tudingan maupun dugaan terkait korupsi bisa cepat pula menemui titik terang dan diungkapkan kebenarannya. Justru dengan tindakannya seperti sekarang ini yang terus tidak menghadiri panggilan KPK, maka akan membuka banyak tudingan lain yang dialamatkan kepadanya.

baca juga:

Sejauh ini, terdapat dugaan mengenai aliran dana yang mencurigakan terkait dengan Gubernur Papua tersebut, utamanya aliran dana tersebut dihubungkan dengan sumber-sumber yang ilegal. Anton Raharusun menambahkan bahwa beberapa tudingan mengenai aliran dana mencurigakan itu disangkutpautkan dengan APBD, termasuk juga lari ke perjudian kasino, dan tidak luput pula mengenai beberapa pembelian barang-barang mahal nan mewah seperti jam tangan dan lainnya.

Bahkan terdapat sebuah dugaan lain, sebagaimana menurut Menko Polhukam, Mahfud MD, bahwa terdapat sesuatu yang mengganjal ketika Papua hendak meminta dana ke pemerintah pusat. Sebagai contoh, ketika penyelenggaraan PON beberapa waktu lalu di Papua yang tentunya membutuhkan dana sangat besar, namun ternyata sebelum acara tersebut benar-benar berakhir sepenuhnya, Pemda Papua kembali meminta dana lagi.

Lantas, ketika pihak Pemerintah Pusat hendak meminta seluruh laporan mengenai kegiatan yang sebelumnya dilakukan, ternyata sama sekali tidak ada laporan datanya, tetapi mereka masih kembali meminta dana. Tentunya tindakan tersebut menimbulkan tanda tanya besar dan ketidakjelasan sehingga bukan tidak mungkin akan memunculkan banyak tudingan atau dugaan.

Sebelumnya, juga sempat terdapat sebuah temuan dari pihak PPATK bahwa ada aliran dana mencurigakan yang melibatkan nama Lukas Enembe dengan besaran yang tidak sedikit, yakni senilai Rp 560 miliar. Bahkan dirinya juga memang secara resmi telah berstatus sebagai seorang tersangka mengenai dugaan dari KPK, yang mana Gubernur Papua itu telah menerima gratifikasi hingga senilai Rp 1 miliar mengenai APBD Papua.

Bukan hanya itu, Mahfud MD juga menambahkan bahwa terdapat dugaan penyalahgunaan mengenai Otonomi Khusus (Otsus) bahkan nilainya hingga triliunan rupiah yang dilakukan Lukas Enembe. Ada juga kasus lain, yakni terkait pemblokiran uang tunai dari rekening Gubernur Papua itu dengan nilai Rp 71 miliar.

Halaman:

Editor: Pandu Wibowo

Sumber: Reportase

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Peresmian AMN Menjadi Era Baru Kebhinekaan

Selasa, 29 November 2022 | 19:36 WIB

AMN Potensial Mencetak Kader Pemimpin Bangsa

Selasa, 29 November 2022 | 19:20 WIB

Kepala BIN : Pembangunan AMN “Proyek” Bersama Bangsa

Selasa, 29 November 2022 | 17:20 WIB

BIN Bagikan Kasur untuk Penyintas Gempa Cianjur

Selasa, 29 November 2022 | 16:47 WIB

Sejumlah Pengamat dan Akademisi Dukung Pengesahan RKUHP

Selasa, 29 November 2022 | 12:45 WIB

Pembangunan IKN Berdampak Positif Pada Lingkungan

Selasa, 29 November 2022 | 12:19 WIB

BIN Bantu Penyintas Gempa Cianjur Lewati Masa Sulit

Selasa, 29 November 2022 | 11:36 WIB

AMN Wadah Pembentukan Karakter dan Kepemimpinan

Minggu, 27 November 2022 | 21:19 WIB
X