• Selasa, 29 November 2022

Pemerintah Pastikan Serap Aspirasi RKUHP

- Selasa, 27 September 2022 | 16:41 WIB

Betawipos, Jakarta-- Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) akan segera disahkan. Pemerintah memastikan akan menyerap aspirasi masyarakat mengenai pasal-pasal dalam RKUHP. Demokrasi akan ditegakkan karena rakyat diberi hak untuk mengatur dan memberi aspirasi pada Undang-Undang di Indonesia.

RKUHP adalah RUU yang sangat terkenal, karena merevisi KUHP sebagai kitab besar bagi hukum pidana di Indonesia. Masyarakat menanti peresmian RUU ini karena akan memperbaiki hukum pidana di negeri ini. Di mana ada banyak pasal yang ditambahkan, yang tujuannya untuk melindungi mereka dari berbagai kejahatan di lapangan.

Pemerintah memastikan akan menyerap aspirasi mengenai pasal-pasal dalam RKUHP. Penyerapan aspirasi diadakan dalam bentuk dialog plus sosialisasi, sehingga makin banyak rakyat yang memahami bahwa RKUHP dibuat demi keamanan mereka.

baca juga:

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, menyatakan bahwa pemerintah memutuskan akan mengadakan dialog kembali dengan publik (mengenai RKUHP). Keputusan ini diambil di rapat kabinet pada tanggal 2 Agustus 2022 lalu. Intinya Presiden Jokowi meminta agar RKUHP disosialisasikan terus di masyarakat.

Dalam artian, pemerintah membuka dialog agar ada penyerapan aspirasi mengenai RKUHP. Dalam acara tersebut maka masyarakat bisa mengutarakan pendapat maupun keberatannya mengenai RKUHP. Dialog dilakukan tidak hanya di DKI Jakarta tapi juga di seluruh daerah di negeri ini.

Penyerapan aspirasi RKUHP sangat diapresiasi oleh masyarakat karena pendapat mereka didengarkan oleh pemerintah. Berarti pemerintahan Presiden Jokowi masih pro rakyat dan mau menampung aspirasi rakyatnya.

Selain itu, ketika ada penyerapan aspirasi RKUHP maka menandakan bahwa pemerintah menegakkan demokrasi di Indonesia. Di mana suara rakyat diperhatikan dan mereka boleh memberikan aspirasi dalam RKUHP.

Dialog dan sosialisasi diadakan oleh Kementerian-Kementerian dan Lembaga Negara, agar lebih banyak masyarakat yang memahami apa isi dari RKUHP. Dengan sosialisasi ini maka mereka akan mengerti apa maksud pasal-pasal dari RUU ini. Misalnya dalam pasal perzinahan, maka masyarakat menyetujuinya karena tindakan ini amoral dan melanggar hukum agama serta hukum negara.

Halaman:

Editor: Pandu Wibowo

Sumber: Reportase

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Peresmian AMN Menjadi Era Baru Kebhinekaan

Selasa, 29 November 2022 | 19:36 WIB

AMN Potensial Mencetak Kader Pemimpin Bangsa

Selasa, 29 November 2022 | 19:20 WIB

Kepala BIN : Pembangunan AMN “Proyek” Bersama Bangsa

Selasa, 29 November 2022 | 17:20 WIB

BIN Bagikan Kasur untuk Penyintas Gempa Cianjur

Selasa, 29 November 2022 | 16:47 WIB

Sejumlah Pengamat dan Akademisi Dukung Pengesahan RKUHP

Selasa, 29 November 2022 | 12:45 WIB

Pembangunan IKN Berdampak Positif Pada Lingkungan

Selasa, 29 November 2022 | 12:19 WIB

BIN Bantu Penyintas Gempa Cianjur Lewati Masa Sulit

Selasa, 29 November 2022 | 11:36 WIB

AMN Wadah Pembentukan Karakter dan Kepemimpinan

Minggu, 27 November 2022 | 21:19 WIB
X