• Selasa, 29 November 2022

Lukas Enembe Harus Bertanggung Jawab di Muka Hukum

- Rabu, 28 September 2022 | 13:19 WIB

Betawipos, Jakarta-- Sudah sepatutnya Lukas Enembe harus benar-benar bisa bertanggung jawab di muka hukum terkait kasus korupsi yang menjeratnya. Terlebih karena Indonesia adalah negara hukum, sehingga semua pihak akan diperlakukan sama di mata hukum tanpa terkecuali.

Beberapa hari ini, nama Lukas Enembe terus menjadi bahan pemberitaan dan menjadi sebuah topik perbincangan masyarakat. Pasalnya dirinya diduga terlibat dalam kasus korupsi dan juga gratifikasi, termasuk juga beberapa aliran dana yang mencurigakan menyangkut namanya.

Mengenai hal tersebut, Menko Polhukam, Mahfud MD menyampaikan bahwa sejauh ini memang seolah terus terdapat beberapa hal yang mengganjal mengenai bagaimana Pemda Papua menjalankan pemerintahan mereka. Salah satu contoh adalah mengenai penyelenggaraan PON yang sempat dilaksanakan di Bumi Cendrawasih beberapa waktu lalu.

baca juga:

Mahfud MD menyampaikan bahwa ternyata sebelum satu acara penyelenggaraan benar-benar berakhir, ternyata Pemda Papua kembali mengajukan permintaan dana kepada Pemerintah Pusat. Padahal sudah bukan menjadi rahasia lagi kalau penyelenggaraan PON sendiri memang memakan dana yang sangatlah besar jumlahnya.

Kemudian, ketika pihak Pemerintah Pusat hendak meminta laporan pertanggungjawaban terkait penyelenggaraan acara yang sebelumnya dilakukan, namun justru sama sekali tidak ada laporan datanya. Disisi lain, Pemda Papua malah meminta kembali pendanaan kepada Pemerintah Pusat. Praktik tersebut kemudian jelas saja mengundang tanda tanya sangat besar dan sekaligus memunculkan tudingan serta dugaan kepada Pemda Papua, termasuk Lukas Enembe.

Bukan hanya itu, namun nama Gubernur Papua tersebut pertama kali mencuat ketika terdapat sebuah temuan dari pihak PPATK yang mengungkap bahwa terdapat aliran dana yang mencurigakan mengenai namanya, bahkan dengan besaran senilai Rp 560 miliar. Selain itu, Lukas Enembe sendiri juga memang sudah berstatus resmi menjadi seorang tersangka setelah adanya dugaan dari KPK bahwa dirinya sempat menerima gratifikasi dengan besaran Rp 1 miliar terkait APBD Papua.

Lebih lanjut, Menko Mahfud juga kembali menambahkan kalau Gubernur Papua itu sempat diduga kembali melakukan penyalahgunaan Otonomi Khusus (Otsus) dengan besaran hingga triliunan rupiah, termasuk juga dia sempat menyinggung adanya pemblokiran uang tunai dari rekening milik Lukas Enembe yang di dalamnya berisi uang Rp 71 miliar.

Sebagai informasi, sebenarnya pihak Pemerintah Pusat sendiri benar-benar sangat perhatian dan berkomitmen untuk membangun Tanah Papua supaya bisa berkembang dan masyarakatnya menjadi sejahtera. Hal tersebut terbukti dari bagaimana dana Otsus yang digelontorkan di era Lukas Enembe saja senilai lebih dari Rp 500 triliun. Namun nyatanya, menurut Mahfud MD justru sampai saat ini kondisi masyarakat Papua sendiri masih terus terbelenggu dengan kemiskinan dan seolah mengisyaratkan kalau dana Otsus sebesar itu sama sekali tidak bisa dimanfaatkan sebaik mungkin.

Halaman:

Editor: Pandu Wibowo

Sumber: Reportase

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Peresmian AMN Menjadi Era Baru Kebhinekaan

Selasa, 29 November 2022 | 19:36 WIB

AMN Potensial Mencetak Kader Pemimpin Bangsa

Selasa, 29 November 2022 | 19:20 WIB

Kepala BIN : Pembangunan AMN “Proyek” Bersama Bangsa

Selasa, 29 November 2022 | 17:20 WIB

BIN Bagikan Kasur untuk Penyintas Gempa Cianjur

Selasa, 29 November 2022 | 16:47 WIB

Sejumlah Pengamat dan Akademisi Dukung Pengesahan RKUHP

Selasa, 29 November 2022 | 12:45 WIB

Pembangunan IKN Berdampak Positif Pada Lingkungan

Selasa, 29 November 2022 | 12:19 WIB

BIN Bantu Penyintas Gempa Cianjur Lewati Masa Sulit

Selasa, 29 November 2022 | 11:36 WIB

AMN Wadah Pembentukan Karakter dan Kepemimpinan

Minggu, 27 November 2022 | 21:19 WIB
X