RKUHP Harus Segera Disahkan

- Rabu, 9 November 2022 | 13:47 WIB

Betawipos, Jakarta-- Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) rencananya akan disahkan oleh pemerintah menjadi Undang-undang (UU) pada masa sidang DPR RI akhir tahun ini. Indonesia sampai saat ini belum memiliki panduan hukum pidana murni buatan bangsa sendiri, KUHP yang digunakan saat ini adalah warisan Belanda. Maka dari itu sangat penting RKUHP untuk segera disahkan dimana nantinya dapat menjadi wujud nyata hukum sebagai jiwa bangsa Indonesia.

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD dalam Diskusi Publik RKUHP di Hotel Mercure, Surabaya, Jawa Timur, mengatakan RKUHP rencananya akan segera disahkan menjadi undang-undang akhir tahun ini. Pengesahan RKUHP akan berproses di DPR RI dimana nantinya dalam pengesahan tersebut juga dilakukan bersama dengan pemerintah pusat.

Mahfud mengklaim draf RKUHP terbaru sudah mengakomodasi banyak hal dari mulai berbagai kepentingan, aliran, paham, situasi, budaya, dan lain sebagainya dimana RKUHP ini akan menjadi visi bersama tentang Indonesia. Kendati begitu, sebenarnya ada beberapa isu krusial yang disetujui DPR RI pada RKUHP.

baca juga:

Isu krusial tersebut diantaranya terkait Living Law atau hukum yang hidup di tengah masyarakat atau adat. Pada RKUHP nanti hukum adat diakui dan dapat diterapkan. Kedua, mengenai pidana mati dimana dalam RKUHP terbaru pidana mati ditempatkan paling terakhir dijatuhkan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana. Ketiga, mengenai kebebasan berpendapat. Poin penting terkait isu ini ialah penghinaan kepada kepala negara yang diatur dalam pasal 218 RUU KUHP.

Ke empat, terdapat pasal terkait santet dan guna-guna. Ini menyasar mereka yang mengiklankan diri memiliki kekuatan gaib untuk mencelakakan orang lain. Kelima penghapusan pasal tentang dokter dan dokter gigi yang menjalankan pekerjaan tanpa izin. Hukumannya tidak dalam bentuk kurungan badan.

Ke enam, unggas yang merusak kebun/tanah yang telah ditaburi benih (pasal 277 RKUHP) dimana pasal ini juga menyangkut hewan ternak yang merusak tanaman, kebun atau sawah. Ketujuh, tentang penodaan agama (pasal 302 RUU KUHP). Pasal ini menyasar pada tindakan yang menunjukkan upaya permusuhan, menghasut dan penghinaan terhadap agama tertentu.

Kedelapan, tindak pidana penganiayaan hewan (pasal 340 RUU KUHP). Contohnya, eksploitasi hewan dengan tujuan yang tidak patut seperti topeng monyet. Kesembilan, terkait aborsi (pasal 467 RUU KUHP). Pelaku aborsi tidak dapat di pidana bagi korban perkosaan apabila usia kehamilan di bawah 6 minggu.

Kesepuluh, menyangkut ruang privat masyarakat terkait keasusilaan misalnya perzinahan. Contohnya pasangan yang belum menikah tapi sudah bersama seperti dalam perkawinan dapat dihukum. Kesebelas, penggelandangan masyarakat. Gelandangan dapat diproses hukum ketika mengganggu ketertiban umum. Keduabelas, tindakan menunjukkan alat pencegah kehamilan kepada anak. Ketigabelas, upaya contempt of court atau penghinaan terhadap pengadilan. Dan, keempatbelas penghapusan pidana pengacara curang.

Halaman:

Editor: Pandu Wibowo

Sumber: Reportase

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Kekuatan KST Papua Semakin Melemah

Jumat, 27 Januari 2023 | 15:39 WIB

Jaga Kerukunan Jelang Pemilu 2024

Jumat, 27 Januari 2023 | 15:34 WIB

Kerukunan Umat Beragama Mampu Halau Politik Identitas

Kamis, 26 Januari 2023 | 15:53 WIB

KUHP Nasional Kuatkan Eksistensi Hukum Indonesia

Kamis, 26 Januari 2023 | 15:16 WIB

KUHP Nasional Dirumuskan Melalui Proses Panjang

Rabu, 25 Januari 2023 | 14:30 WIB

KST Merusak Kedamaian Papua

Rabu, 25 Januari 2023 | 14:26 WIB

Pemilu Damai Cegah Perpecahan

Rabu, 25 Januari 2023 | 14:17 WIB

KST Menghambat Generasi Muda Papua untuk Maju

Selasa, 24 Januari 2023 | 15:59 WIB

KUHP Nasional Sajikan Pembaruan Hukum Progresif

Selasa, 24 Januari 2023 | 15:54 WIB
X