Pengesahan RKUHP Langkah Tepat Untuk Pembangunan Hukum Nasional

- Jumat, 18 November 2022 | 16:43 WIB

Betawipos, Jakarta-- Perwujudan negara hukum berlandaskan Pancasila memerlukan sistem hukum nasional yang harmonis, sinergis, komprehensif, dan dinamis melalui upaya pembangunan hukum. Salah satu proses pembangunan hukum yang sedang dilakukan pemerintah adalah dengan merevisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), I Wayan Sudirta menegaskan pentingnya pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) sebagai salah satu upaya untuk mendukung pembangunan hukum nasional untuk menggantikan KUHP peninggalan Pemerintah Kolonial Belanda yang masih digunakan sampai saat ini. Selain itu, RKUHP menjadi jalan untuk pemberlakuan prinsip hukum umum dan internasional yang modern, misalnya perluasan subjek hukum pidana (korporasi) dan penambahan jenis sistem pemidanaan.

baca juga:

Sudirta mengatakan RKUHP menghormati kekhasan dan kekayaan hukum adat Indonesia dengan mengakui keberadaan hukum pidana adat, namun dengan batasan-batasan tertentu. Hal ini dilakukan sebagai upaya bersama untuk mengurangi "over" kriminalisasi perbuatan-perbuatan tertentu, sekaligus melindungi seseorang secara hukum. Ia menjelaskan dalam Rapat Komisi III bersama kementerian Hukum dan HAM di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, bahwa RKUHP memiliki tujuan pemidanaan yang berubah dari otoriterisme di KUHP sebelumnya menjadi modern dan seimbang.

Sudirta juga menjelaskan RKUHP mengenal "restorative justice" dan bertujuan untuk mengembalikan masyarakat secara seimbang bukan hanya semata untuk pembalasan dendam. Karena itu, ia menghimbau semua pihak memandang secara luas bahwa pembaruan KUHP ini sangat penting setelah melewati lebih dari seratus tahun KUHP peninggalan Pemerintah Kolonial Belanda.

Disamping itu, Sudirta mengatakan beberapa tambahan untuk mendalami pasal-pasal dalam RKUHP di antaranya pasal tentang hukum yang hidup dalam masyarakat (asas legalitas). Pasal itu dimaksudkan untuk mengakui hukum pidana adat yang selama ini telah berlaku di masyarakat dan diatur dalam peraturan daerah. Menurutnya, maksud dari pasal tersebut adalah pemberlakuan keadilan restoratif dari sisi hukum adat setempat untuk pemulihan korban dan lingkungan.

Selain itu, Sudirta menjelaskan terkait pasal mengenai penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden dan pasal mengenai penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga. Pasal itu sebenarnya merupakan variasi dari pasal penghinaan yang memang telah diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai delik aduan.

Selanjutnya, pasal terkait penodaan agama yang dimaksudkan untuk menghormati agama yang diakui di Indonesia dan menjadi falsafah bangsa dalam Sila Pertama Pancasila. Selain itu, pasal tersebut merupakan cara untuk perlindungan agama dan menghindari konflik sebagaimana menyadari masyarakat Indonesia yang menghormati agama.

Kemudian, Sudirta mengatakan pasal mengenai penganiayaan hewan, pasal-pasal terkait kesusilaan (perzinahan dan hidup bersama), dan pasal tentang ketentuan peralihan. Ia mengingatkan bahwa ketentuan dalam RKUHP tidak dapat memuaskan seluruh pihak. Maka untuk mengakomodir seluruh perkembangan hukum, RKUHP tetap menghormati instrumen hukum untuk pengujian pasal di level implementasi.

Halaman:

Editor: Pandu Wibowo

Sumber: Reportase

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Kekuatan KST Papua Semakin Melemah

Jumat, 27 Januari 2023 | 15:39 WIB

Jaga Kerukunan Jelang Pemilu 2024

Jumat, 27 Januari 2023 | 15:34 WIB

Kerukunan Umat Beragama Mampu Halau Politik Identitas

Kamis, 26 Januari 2023 | 15:53 WIB

KUHP Nasional Kuatkan Eksistensi Hukum Indonesia

Kamis, 26 Januari 2023 | 15:16 WIB

KUHP Nasional Dirumuskan Melalui Proses Panjang

Rabu, 25 Januari 2023 | 14:30 WIB

KST Merusak Kedamaian Papua

Rabu, 25 Januari 2023 | 14:26 WIB

Pemilu Damai Cegah Perpecahan

Rabu, 25 Januari 2023 | 14:17 WIB

KST Menghambat Generasi Muda Papua untuk Maju

Selasa, 24 Januari 2023 | 15:59 WIB

KUHP Nasional Sajikan Pembaruan Hukum Progresif

Selasa, 24 Januari 2023 | 15:54 WIB
X