• Selasa, 29 November 2022

RKUHP Menstimulus Suksesi Pembangunan Hukum Nasional

- Senin, 21 November 2022 | 14:04 WIB

Betawipos, Jakarta-- Anggota Komisi III DPR RI, I Wayan Sudirta mengatakan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) merupakan Rancangan Undang-Undang (RUU) operan atau carry over dari DPR RI pada periode 2014-2019. RKUHP itu sendiri merupakan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pidana di Indonesia.

Namun, pada penghujung pengesahannya pada tahun 2019, banyak pihak yang kemudian mempertanyakan dan memperdebatkan beberapa isi pasal dalam RKUHP sehingga payung hukum nasional tersebut diurungkan kembali untuk disahkan sebagai Undang-Undang (UU).

baca juga:

Perancangan KUHP ini disebabkan karena hukum pidana yang berlaku sudah tidak relevan di era yang serba digital ini. Para perancang asli naskah KUHP ini pun bahkan sudah banyak yang meninggal dan meninggalkan legacy yakni hasil pemikiran, kajian, dan penelitian terhadap perkembangan hukum pidana nasional.

Pemerintah saat ini telah berkomitmen untuk melakukan sosialisasi ke berbagai daerah dan melibatkan sebanyak mungkin pihak terkait sehingga masyarakat dapat memiliki pengetahuan dan pemahaman yang bermakna sebagaimana perkembangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Untuk dapat melahirkan RKUHP yang berkualitas, progresif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, pembuatan RKUHP ini telah melibatkan banyak ahli hukum pidana, aparat penegak hukum dan peradilan, pihak masyarakat, maupun seluruh perwakilan yang ahli di bidang lainnya.

Wayan Sudirta menjelaskan bahwasanya RKUHP mengutamakan kepentingan nasional, yaitu kepentingan untuk mereformasi hukum pidana nasional yang komprehensif dan berdaya tahan untuk jangka panjang. Oleh karena itu, pengesahan RKUHP menjadi sesuatu yang sangat urgen.

Urgensi pengesahan RKUHP ini merupakan upaya pemerintah untuk menggantikan KUHP peninggalan pemerintah Kolonial Belanda dan sebagai salah satu usaha pemerintah untuk mendukung pembangunan hukum nasional. RKUHP ini memang dirancang untuk memperbarui hukum pidana materiil yang mengandung misi rekodifikasi hukum pidana yang kini telah berkembang di seluruh peraturan perundang-undangan.

Artinya, mengatur ketentuan pidana secara umum sebagai ketentuan umum atau lex generali yaitu sebagai pedoman utama pengaturan pidana di Indonesia. RKUHP ini tentunya juga mengatur asas atau prinsip umum hukum nasional. Selain itu, RKUHP juga menjadi jalan untuk pemberlakuan prinsip-prinsip hukum umum dan internasional yang modern. Misalnya, perluasan subjek hukum pidana (korporasi) dan penambahan jenis sistem pemidanaan.

Halaman:

Editor: Pandu Wibowo

Sumber: Reportase

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Peresmian AMN Menjadi Era Baru Kebhinekaan

Selasa, 29 November 2022 | 19:36 WIB

AMN Potensial Mencetak Kader Pemimpin Bangsa

Selasa, 29 November 2022 | 19:20 WIB

Kepala BIN : Pembangunan AMN “Proyek” Bersama Bangsa

Selasa, 29 November 2022 | 17:20 WIB

BIN Bagikan Kasur untuk Penyintas Gempa Cianjur

Selasa, 29 November 2022 | 16:47 WIB

Sejumlah Pengamat dan Akademisi Dukung Pengesahan RKUHP

Selasa, 29 November 2022 | 12:45 WIB

Pembangunan IKN Berdampak Positif Pada Lingkungan

Selasa, 29 November 2022 | 12:19 WIB

BIN Bantu Penyintas Gempa Cianjur Lewati Masa Sulit

Selasa, 29 November 2022 | 11:36 WIB

AMN Wadah Pembentukan Karakter dan Kepemimpinan

Minggu, 27 November 2022 | 21:19 WIB
X