• Selasa, 29 November 2022

Sosialisasi Hingga ke Wilayah 3T: RKUHP Dukung Kepentingan Masyarakat

- Kamis, 24 November 2022 | 05:36 WIB

Betawipos, Jakarta-- Terdapat banyak sekali pasal dalam RUU KUHP yang mendukung kepentingan masyarakat hingga mereka yang tinggal di daerah, maka dari itu adanya sosialisasi RKUHP yang terus digencarkan oleh pemerintah bahkan hingga ke wilayah 3T di Indonesia menjadi sangat penting untuk dilakukan.

Penyuluh Informasi Publik (PIP) merupakan salah satu mitra strategis dari pemerintah untuk bisa terus membantu dalam penyebarluasan program dan kebijakan pemerintah. Maka dari itu sinergitas antara Pemerintah dengan PIP menjadi sangat penting untuk bisa mensosialisasikan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) khususnya di wilayah 3T (Terluar, Terdepan dan Tertinggal).

baca juga:

Mengenai hal tersebut, Direktur Informasi Komunikasi Polhukam Kementerian Kominfo, Bambang Gunawan mengaku bahwa memang PIP memiliki peranan yang sangat penting untuk bisa terus melakukan penyebaran informasi mengenai RKUHP kepada seluruh masyarakat.

Dengan tegas dirinya menyatakan bahwa banyak sekali pasal yang terkandung dalam RKUHP dan di dalamnya sangat mendukung kepentingan dari masyarakat, khususnya memang masyarakat yang tinggal di daerah. Beberapa diantaranya adalah aturan mengenai masalah peternakan hingga pertanian yang seluruhnya terdapa dalam RKUHP dan sangat relevan dengan masyarakat di daerah.

Dalam Sosialisasi RUU KUHP, Bambang Gunawan menjelaskan bahwa perwujudan negara hukum berdasarkan Pancasila memerlukan sistem hukum nasional yang harmonis, sinergis, komprehensif, dan dinamis melalui upaya pembangunan hukum. Salah satunya dengan melakukan revisi terhadap KUHP.

Maka dari itu sebenarnya sama sekali tidak ada alasan lagi untuk menolak adanya revisi terhadap KUHP lama peninggalan jaman kolonial Belanda, karena justru dengan dilakukannya revisi menjadi RUU KUHP, banyak sekali nilai-nilai filosofis bangsa ini yang terwadahi di dalamnya.

Bukan hanya itu, namun produk hukum asli yang berasal dari anak bangsa sendiri ini jelas dengan sangat harmonis, sinergis serta komprehensif untuk mengejawantahkan seluruh nilai dan pedoman hidup masyarakat sesuai dengan latar belakang kebudayaan di Indonesia dengan cara pandang khas Tanah Air.

Adanya RUU KUHP yang menggantikan KUHP lama peninggalan kolonial Belanda juga akan turut mewadahi bagaimana perubahan jaman yang terjadi dengan begitu cpat belakangan ini, yang mana bisa jadi sudah sangat tidak relevan lagi apabila masih harus diatur dengan menggunakan sistem hukum peninggalan kolonial Belanda karena banyak sekali aspek dunia sosial yang telah berubah di jaman sekarang.

Halaman:

Editor: Pandu Wibowo

Sumber: Reportase

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Peresmian AMN Menjadi Era Baru Kebhinekaan

Selasa, 29 November 2022 | 19:36 WIB

AMN Potensial Mencetak Kader Pemimpin Bangsa

Selasa, 29 November 2022 | 19:20 WIB

Kepala BIN : Pembangunan AMN “Proyek” Bersama Bangsa

Selasa, 29 November 2022 | 17:20 WIB

BIN Bagikan Kasur untuk Penyintas Gempa Cianjur

Selasa, 29 November 2022 | 16:47 WIB

Sejumlah Pengamat dan Akademisi Dukung Pengesahan RKUHP

Selasa, 29 November 2022 | 12:45 WIB

Pembangunan IKN Berdampak Positif Pada Lingkungan

Selasa, 29 November 2022 | 12:19 WIB

BIN Bantu Penyintas Gempa Cianjur Lewati Masa Sulit

Selasa, 29 November 2022 | 11:36 WIB

AMN Wadah Pembentukan Karakter dan Kepemimpinan

Minggu, 27 November 2022 | 21:19 WIB
X