Sejumlah Pengamat dan Akademisi Dukung Pengesahan RKUHP

- Selasa, 29 November 2022 | 12:45 WIB

Oleh : Zakaria ) *

      Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) rupanya mendapatkan beragam dukungan dari para akademisi agar rancangan undang-undang tersebut dapat segera disahkan. Apalagi RKUHP saat ini merupakan rancangan undang-undang yang dinilai relevan dengan perkembangan zaman.

  Sejumlah akademisi dari berbagai perguruan tinggi telah memberikan pandangannya terkait dengan RKUHP. Guru Besar Hukum Pidana Universitas Sebelas Maret, Prof. Dr. Supanto, SH., M.Hum memaparkan pandangannya pada kegiatan Forum Diskusi Publik bertema ‘Sosialisasi RKUHP’ yang digelar oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dengan menggandeng Universitas Sebelas Maret (UNS), Surakarta, Jawa Tengah.

     Supanto berujar, terjemahan hukum yang berasal dari Belanda masih bermacam-macam, sehingga terkadang terdapat beda paham ketika memahami bahasa Belanda. Politik hukum di Indonesia ternyata sudah membuat kodifikasi sejak tahun 1963 yang menyerukan dengan amat sangat agar rancangan kodifikasi hukum pidana nasional dapat diselesaikan selekas mungkin dengan segera.

      Pada kesempatan yang sama, Akademisi dari Universitas Indonesia, Dr. Surastini Fitriasih, SH., MH., yang juga menjadi pembicara dalam kegiatan itu menjelaskan bahwa RKUHP yang telah melalui perjalanan panjang dengan menerima berbagai masukan itu agar dapat segera disahkan.

    Surastini berujar, jika dilihat perjalanan pembentukan RUU KUHP nasional memang cukup panjang. Berbagai masukan sudah diupayakan untuk dipertimbangkan. Meskipun belum sempurna, Indonesia tetap membutuhkan KUHP yang dirancang oleh bangsa sendiri yang sesuai dengan nilai Indonesia. Oleh karena itu, KUHP rancangan Indonesia perlu didukung agar dapat segera disahkan.

      Selain itu, Dr. Yovita Arie Mangesti, SH., MH., selaku Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 menjelaskan bahwa draf RKUHP terus mengalami berbagai perubahan. Hal ini perlu dipandang sebagai bentuk adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sehingga draf yang dihasilkan pada 9 November lalu bisa menjadi draf final RKUHP untuk segera disahkan.

  Yovita mengungkapkan bahwa RKUHP telah disusun berdasarkan asas keseimbangan yang digali dari nilai-nilai kearifan bangsa Indonesia yang merupakan salah satu keunggulan dari RKUHP.

      Berdasarkan isu-isu krusial yang ada di RKUHP dapat dilihat bahwa RKUHP cukup memotret situasi faktual yang ada di masyarakat.

Halaman:

Editor: Pandu Wibowo

Tags

Terkini

Kerukunan Umat Beragama Mampu Halau Politik Identitas

Kamis, 26 Januari 2023 | 15:53 WIB

KUHP Nasional Kuatkan Eksistensi Hukum Indonesia

Kamis, 26 Januari 2023 | 15:16 WIB

KUHP Nasional Dirumuskan Melalui Proses Panjang

Rabu, 25 Januari 2023 | 14:30 WIB

KST Merusak Kedamaian Papua

Rabu, 25 Januari 2023 | 14:26 WIB

Pemilu Damai Cegah Perpecahan

Rabu, 25 Januari 2023 | 14:17 WIB

KST Menghambat Generasi Muda Papua untuk Maju

Selasa, 24 Januari 2023 | 15:59 WIB

KUHP Nasional Sajikan Pembaruan Hukum Progresif

Selasa, 24 Januari 2023 | 15:54 WIB

Wujudkan Pemilu Damai Bebas Hoaks

Senin, 23 Januari 2023 | 15:43 WIB
X