• Jumat, 27 Mei 2022

Pendekatan Humanis Percepat Penyelesaian Konflik Papua

- Kamis, 20 Januari 2022 | 16:26 WIB

Foto: Presiden Jokowi dan Ibu Negara Humanis Dengan Masyarakat Papua

Pemerintah terus berupaya mengakhiri konflik di Papua dengan mengedepankan pendekatan humanis dan kesejahteraan. Implementasi strategi baru tersebut membawa angin segar kepada masyarakat yang menantikan terwujudnya stabilitas sosial keamanan di Papua.

Papua adalah wilayah yang eksotis dan sering jadi tujuan wisata, akan tetapi sektor turisme di sana bisa terganggu ketika ada konflik, baik serangan dari kelompok separatis dan teroris maupun konflik antar warga. Pertikaian seperti ini tentu merugikan karena bisa membuat kedatangan tamu asing ke Bumi Cendrawasih jadi berkurang dan membuatnya punya inage negatif.

Oleh karena itu pemerintah melakukan strategi lain untuk meminimalisir konflik, yakni via pendekatan humanis dan dialog dari hati ke hati. Hasilnya ada 1 permasalahan yang berhasil diselesaikan yakni adanya perdamaian antar warga Nduga dan Lanny Jaya, yang sebelumnya bertikai. Walau ada syarat yakni penyerahan 20 ekor babi dan uang milyaran, tetapi kedua belah pihak sudah ikhlas dan sepakat untuk menyudahi permusuhan.

Perdamaian antar warga diinisiasi melalui rapat yang dihadiri oleh Bupati Lanny Jaya dan Nduga, serta diinisiasi oleh TNI dan Polri. Danrem 172/PWY Brigjen TNI Izak Pangemanann menyatakan bahwa perdamaian terjadi tanggal 13 Januari 2022. Prosesi ini dilakukan di Lapangan Sinapuk, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya.

Perdamaian ini melegakan karena bisa menghindarkan dari konflik yang lebih parah. Dengan dialog maka masalah bisa diselesaikan, meski mengorbankan sejumlah uang. Akan tetapi uang tersebut tidak apa-apa diserahkan, daripada nantinya mengobarkan pertikaian yang tak berkesudahan.

Pengamat politik Stanislaus Riyanta menyatakan bahwa konflik bisa diselesaikan melalui dialog yang intensif untuk mengatasi 2 pihak yang berseteru. Meski perlu sosialisasi terhadap masyarakat mengenai hukum yang berlaku, walau sulit karena di Papua masih erat dengan hukum adat.

Hukum adat di Papua memang masih kuat dan masyarakat menaatinya, dan ketika ada pelanggaran yang berujung konflik maka mereka meminta nasihat dari ketua adat. Akan tetapi, dipastikan bahwa hukum adat tidak melanggar hukum yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu ketua adat perlu untuk juga memahami berbagai peraturan di negeri ini, agar tidak terjadi kontra yang menyebabkan masyarakat terus bertikai.

Ketika ada konflik yang diselesaikan maka ada titik tengah yang membuat kedua belah pihak jadi berdamai. Di sinilah peran pemerintah daerah, TNI, Polri, dan ketua adat diperlukan, agar semuanya berkolaborasi untuk mewujudkan perdamaian di Papua.

Halaman:

Editor: Pandu Wibowo

Tags

Terkini

Pemerintah Jamin Investasi Asing di Indonesia

Selasa, 24 Mei 2022 | 07:34 WIB

G20 Momentum Wujudkan Transisi Energi Nasional

Selasa, 24 Mei 2022 | 07:21 WIB

Pancasila Vaksin Efektif Mencegah Radikalisme

Senin, 23 Mei 2022 | 07:22 WIB

Pembukaan Ekspor CPO Sudah Tepat

Senin, 23 Mei 2022 | 07:17 WIB

Hentikan Demo, DOB Percepat Pembangunan Papua

Senin, 23 Mei 2022 | 07:14 WIB
X